Sejak tahun 2014 atas dasar Memorandum Saling Pengertian, Konrad- Adenauer-Stiftung dan Kementerian Dalam Negeri RI telah bekerjasama. Tujuan kerjasama antara KAS dan BPSDM Kemendagri adalah mereformasi sisitem pelatihan kementerian. Bersama dilaksanakan pelatihan dalam bidang prevensi konflik, manajemen konflik, supremasi hukum dan HAM untuk kepala dan pemangku keputusan Satpol-PP. Disamping itu juga diberikan pelatihan bagi pegawai Kemendagri di tingkat pusat dan daerah dalam bidang supremasi hukum, demokrasi dan HAM.

Pusat studi agama dan budaya (CSRC), pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah(UIN) di Jakarta meneliti isu-isu sosial budaya serta politik dengan memperhatikan aspek-aspek agama. Dengan demikian CSRC memberikan kontribusi yang sangat penting, tidak hanya bagi dialog antar berbagai agama, melainkan juga mendukung saling pengertian dan kehidupan bersama multibudaya dan multi etnis yang damai di Indonesia.

Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina yang diketuai oleh intelektual Muslim terkemuka, (alm) Prof. Dr. Nurcholish Madjid serta yayasan Pondok Mulya menyepakati rencana pendirian sebuah perguruan tinggi yang menjadi bibit lahirnya Universitas Paramadina. Cita-cita para pendiri adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi dengan konsep alternatif untuk menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam riset dan bisnis. Universitas Paramadina memiliki misi untuk menanggapi tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah berbagai perubahan dan membantu dalam menciptakan sebuah model pendidikan dengan mengembangkan sebuah pusat pengajaran dan kultur yang mendorong kreativitas, mengasah keimanan dan mengawal spirit kemanusiaan dan toleransi.

SATUNAMA adalah sebuah yayasan non pemerintah yang didirikan pada tahun 1998 di Yogyakarta dengan dukungan Unity Service Co-operation Canada(USC). Organisasi ini bekerja untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Hal ini direalisasikan melalui penguatan dan pengembangan potensi lokal dan nilai-nilai universal di berbagai bidang.

Jimly School of Law and Government didirikan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan konstitusi di kalangan pimpinan dan anggota serta calon pimpinan dan anggota organisasi. Sebagai contoh untuk mencapai tujuan ini, pegawai negeri dilatih mengenai topik-topik seperti tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi. Pendiri lembaga ini adalah Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.,, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama.

Yayasan Perspektif Baru (YPB) merupakan organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan publik yang menyediakan dan mendiseminasikan informasi yang telah terkaji dengan dalam dan mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik secara luas. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman melalui penyampaian yang adil dan berimbang untuk masyarakat Indonesia. Selain memproduksi program-program radio dalam seri "Perspektif Baru", YPB secara aktif terlibat dalam mempromosikan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Untuk memastikan para pemilih menggunakan hak pilihnya, YPB menyelenggarakan seminar dan panel diskusi serta sesi pelatihan bagi para jurnalis mengenai pemilu yang akan datang. YPB juga memberikan dukungan teknis kepada beberapa LSM dan aktivis sosial di Indonesia melalui program pelatihan komunikasi. YPB didirikan pada tahun 1994 oleh Wimar Witoelar, juru bicara mantan presiden Abdurrahman Wahid.

CSIS didirikan pada tahun 1971 dan merupakan NGO yang mandiri dengan fokus pada penelitian politik terhadap topik-topik nasional dan internasional. Melalui dialog internasional, kerjasama penelitian dan studi sosial politik, CSIS ingin memberi kontribusi terhadap perkembangan politik luar negeri Indonesia. CSIS mendukung pendidikan politik masyarakat. Pengetahuan bidang yang diperoleh melalui penelitian dan praktek, disampaikan melalui kegiatan seminar dan workshop.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) adalah komunitas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. FPCI adalah organisasi independen, non-politis, non-partisan, dan non-pemerintah. Sejak didirikan pada tahun 2015 oleh Dr. Dino Patti Djalal, FPCI berperan aktif memasyarakatkan politik luar negeri Indonesia dan isu-isu regional dan internasional di akar rumput, khususnya generasi muda dan mahasiswa. FPCI memiliki Chapters (komunitas yang didirikan di universitas) di lebih dari 30 universitas di Indonesia. Di Asia Tenggara, lebih dari 50 universitas tergabung dalam jaringan FPCI. Secara global, masyarakat umum dari 148 negara telah tergabung dalam jaringan dan aktivitas FPCI.

B_Trust adalah sebuah NGO Indonesia yang didirikan pada tahun 2001 dan berkedudukan di Bandung. Kerjasama dengan KAS adalah melalui Workshop Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD, yang sangat aktif dalam memperjuangkan peran wanita dalam DPR/DPRD dan merupakan anggota DPR, adalah anggota pengurus B_Trust.

Paramadina Institute for Education Reform didirikan sebagai organisasi nirlaba pada tahun 2002. Dalam pandangan PIER, reformasi pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan pemberdayaan individu dan mendorong perkembangan potensi serta keterampilan anak secara sistematis. Untuk mengimplementasikan ide ini, Universitas Paramadina mendirikan Institute for Education Reform pada tahun 2002 sebagai lembaga kajian dengan fokus pada reformasi pendidikan. Sejak itu, tujuan PIER adalah untuk mendorong terjadinya reformasi pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah yang berlandaskan spirit untuk mengemansipasi dan mencerahkan siswa. Empat pilar utama yang menjadi basis kerja PIER adalah: pendidikan gratis, peningkatan profesionalisme guru, otonomi guru/pendidikan dan proses pembelajaran yang demokratis. Kelompok sasaran PIER dalam aktivitasnya adalah pengurus sekolah seperti kepala sekolah dan anggota dinas pendidikan daerah, serta juga guru dari sekolah menengah.

The Habibie Center didirikan oleh mantan Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarganya sebagai organisasi independen, non-pemerintah, dan nirlaba. Tujuannya adalah untuk mempromosikan upaya modernisasi dan demokratisasi di Indonesia berdasarkan moralitas, integritas budaya, dan nilai-nilai agama. Misinya adalah (1) menciptakan masyarakat yang demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan menangani isu-isu pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia; dan (2) mendorong dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia serta kegiatan penyebaran teknologi. Misi ini menjadi dasar bagi program-program pengembangan strategis dalam agenda The Habibie Center, termasuk demokratisasi dan hak asasi manusia, sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, media dan informasi, sumber daya kelautan, diseminasi dan transfer teknologi, serta jaringan dan kerja sama.