Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024 – 2029

Details

Rakyat adalah pemegang utama kedaulatan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, proses pemilihan umum memiliki peran penting dalam menjalankan demokrasi, sehingga rakyat patut memperhatikan dan memahami segala aspek tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan para calon anggota legislatif yang akan dipilih. Sebab pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang dianggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Karena itu, sistem ini akan menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil rakyat yang terpilih. Sebab para pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka.

Namun beberapa pihak menginginkan sistem proposional terbuka menjadi proposional tertutup, karena sistem proporsional terbuka dipandang dapat melahirkan peluang atau berisiko tinggi terhadap terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian, sistem ini mengharuskan ada modal politik besar untuk proses pencalonan. Para calon anggota legislatif harus mengeluarkan biaya signifikan untuk mencalonkan diri dalam kampanye politik; memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, logistik. Di satu sisi, sistem ini akan menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kandidat yang berasal dari latar belakang ekonomi lebih rendah untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Jika perubahan pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dikarenakan terkait politik uang memang tidak akan ada habisnya dan perubahan ini bukan menjadi solusi. Sejatinya, faktor utama terjadinya politik uang pun bukan karena sistem pemilunya, melainkan pada kondisi masyarakat yang cenderung lemah dalam memahami informasi politik dan bagaimana harusnya politik dan demokrasi dijalankan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi praktik politik uang.

Bersamaan dengan paradigma diatas juga, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan perjuangkan, yakni adanya perjuangan politik perempuan di parlemen. Saat ini politik perempuan hanya dilandaskan pada afirmasi 30% saat pencalonan. Ada hal lain yang perlu di dorong yakni tingkat kapasitas anggota parlemen perempuan dan anggota parlemen perempuan menjadi vocal point pada isu-isu perempuan.

Melihat paradigma tersebut, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) bersama B_Trust Advisory Group menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Apakah sistem pemilu proporsional tertutup menjadi solusi bagi perjuangan politik perempuan dalam menjawab tantangan demokrasi pemilu di Indonesia saat ini.

Tujuan Seminar:

1. Memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan sistem pemilu terbuka & tertutup
2. Memberikan pandangan terhadap sistem pemilu yang potensial menunjang perjuangan politik perempuan
3. Memberikan gambaran rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan sistem pemilu baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.